Nagan Raya – Pang Ops Dekyan mantan eks Kombatan Beutong Nagan Raya Angkat bicara terkait Brobroknya Kinerja BRA (Badan Re integrasi Aceh) dan lemahnya pemerintah dalam mengoptimalkan sosialisasi dan pembinaan dalam upaya kesejahteraan para Eks Kombatan.
Mengingat fungsi stabilitas dan ketertiban serta kenyamanan masyarakat musti tetap terjaga, Dekyan berharap agar aparat penegak hukum dapat membantu soroti penunggang gelap (Hantu) ditubuh BRA Nagan Raya.
“Organisasi Independen Kesejahteraan Eks Kombatan itu lahir dari perjuangan bukan dari pasar malam, keputusan runding bersejarah MOU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Dan Republik Indonesia Pada 2005 lalu melahirkan ikatan yang sakral dengan komitmen-komitmen keadilan dalam berbangsa dan bernegara jangan ada yang mencoba coba merusak bingkai perdamaian yang sudah Damai yang kini dirasakan masyarakat. Untuk itu saya bersura mengingat kan, tolong para hantu pencuri kesejahteraan Jangan coba-coba sengaja melakukan langkah kerja yang merugikan rakyat Aceh” Tutur Panglima Dekyan selaku anggota Motiring Barat selatan Aceh.
Lanjut, Menurutnya Hal tersebut sebagai pukulan telak atau cara yang tepat untuk menjatuhkan karakter sebagian kelompok sah produk perdamaian Aceh yakni KPA & PA jadi untuk itu sekali lagi saya berharap kepada seluruh pemangku kebijakan di Aceh para stakeholder khusus nya di Nagan Raya agar sama buka mata membangun kemajuan dengan sisir para hantu (oknum) agar dapat bertanggung jawab atas wujud kesejahteraan yang telah direnggut selama ini dari Alokasi Dan penggunaan Dana besa di BRA.
“Semoga Aparat penegak hukum dapat membantu bersikan kotoran-kotoran ditubuh organisasi pengelola dana Kejesahteraan rakyat Aceh yang sudah lama menderita dengan konflik dan bencana besar Tsunami dimana uang yang seharusnya saat ini sudah terlihat kemakmuran merata di Aceh malah Dikorup oleh hantu-hantu yang haus darah di Aceh” tutup Sofyan A.jalis Monitoring KPA wilayah Barat Selatan Aceh.
Sebagai informasi, Badan Reintegrasi Aceh (singkatan: BRA) atau Badan Reintegrasi-Damai Aceh adalah
lembaga resmi pemerintah yang mengurus masalah reintegrasi dalam proses perdamaian di
Aceh. Didirikan pada tanggal 15 Februari 2006 dengan SK Gubernur Aceh. BRA memiliki
struktur di tingkat provinsi dan kabupaten. BRA juga memiliki perwakilan-perwakilan dari
Pemerintah, GAM, masyarakat sipil dan cendikiawan.
BRA juga bekerjasama erat dengan lembaga-lembaga donor internasional dalam merencanakan dan melaksanakan program-
program reintegrasi pasca konflik. (Rizal Aceh)
