Menu

Mode Gelap

Daerah · 14 Apr 2024 10:49 WIB ·

Upaya RJ Perkara Dugaan Pelanggaran HAM Pada Nelayan, Terindikasi Terbentur KUHAP dan Pasal 5 Perpol No 8 Tahun 2021


 Upaya RJ Perkara Dugaan Pelanggaran HAM Pada Nelayan, Terindikasi Terbentur KUHAP dan Pasal 5 Perpol No 8 Tahun 2021 Perbesar

Bangka Barat, Kabar Metro,-

Perkara Dugaan Tindak Pidana Penculikan, penyekapan dan penganiayaan terhadap Asnadi, seorang nelayan asal Kabupaten Bangka Barat, menjadi atensi dan kembali mendapat sorotan Publik di masyarakat. Minggu, 14/04/2024

Hal ini setelah adanya kabar Polres Bangka Barat telah melakukan pemanggilan kedua bagi para saksi kunci pada pekan ini.

Pakar Hukum Suhendar SH, MM asal Lembaga Hukum Indonesia (LHI) pun memberikan apresiasi kepada Polres Bangka Barat atas upaya Tancap Gas lakukan pemanggilan kedua pasca lebaran.

Apresiasi Kami kepada Polres Bangka Barat atas langkah pemanggilan kedua para saksi kunci ini, semoga segera menjadi terang perkara ini.

Saat dimintai tanggapan tentang permasalahan yang viral di Kabupaten Bangka Barat ini, apalagi setelah adanya narasi upaya RJ dari beberapa pihak yang diduga terlibat.

Jika saya menganalisa dari laporan dan keterangan-keterangan, Perkara ini sangat kompleks, apalgi ini merupakan perkara yang direncanakan, diduga dilakukan oleh beberapa orang, tempat eksekusi pun sudah di persiapkan, waduh mengerihkan dan meresahkan sekali, karena sudah terstruktur dan sistematis. ujar Suhendar SH MM

Sekjen LHI ini pun melanjutkan penjelasannya kepada media ini terkait ancaman penculikan, penyekapan dan penganiaayan ini.

Seperti diketahui bersama, pelanggaran HAM berupa Penculikan, penyekapan dan Penganiayaan itu diancam dengan pasal 333 KUHP dan 446 KUHP dimana masing-masing ancamannya diatas 7 tahun, begitu juga yang menyediakan tempat untuk eksekusi penyekapan dan penyiksaan. Lanjut Suhendar

 

Pasal 333

1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

4. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Pasal 446

1. Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

4. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum tersebut.

Masih dilanjutkan oleh Suhendar SH MM, bahwa si pemilik rumah pun terancam dengan pasal yang sama meskipun tidak ikut dalam tindakan penculikan, penyekapan maupun penganiayaan terhadap korban.

untuk Pemilik rumah, Kepolisian Polres Bangka Barat pun harusnya berani, tetapkan sebagai turut terduga pelaku

Kenapa demikian, karena dalam pasal 333 KUHP ayat 4 dan pasal 446 KUHP ayat 4 jelas disebutkan bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang memberikan tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum tersebut.

Jadi jika melihat dari kronologis kejadian dan tempat kejadian sesuai LP, maka Menkiong sebagai pemilik lokasipun harusnya dibidik sebagai terduga pelaku. terang Suhendar.

Upaya Penanganan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dalam Acuannya, Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Pakar Hukum asal Lembaga Hukum Indonesia inipun menanggapi bahwa Penannganan Hukum terhadap tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratifpun ada syarat yang harus dipenuhi.

Perlu diketahui, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tidak diatur dan tidak ada Penanganan perkara seperti Restorative Justice (RJ).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengaturan jelas dan tegas terkait hak‑hak tersangka dan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan semangat lahirnya KUHAP, yakni untuk memberikan kepastian hukum, jaminan, dan perlindungan hak asasi manusia. Terang Suhendar

Dan diakhir Penyampaiannya, Suhendar SH MM pun kembali menjabarkan terkait perpol no 8 Tahun 2021.

Terus Pada Perpol no 8 Tahun 2021 Pada Pasal 5 menyatakan bahwa persyaratan materil pada Penanganan Pidana berdasarkan keadilan Restoratif salah satunya tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat serta tidak berdampak Konflik Sosial.

Sedangkan perkara ini siapa sekarang yang gak resah, dari masyarakat nelayan semua resah dan menolak bahkan suara mereka sampai disuarakan oleh Forum Masyarakat nelayan Pesisir dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mereka menolak dan mengharapkan agar para pelaku dan pihak pada dugaan Pelanggaran HAM ini bisa diproses berdasarkan Hukum yang berlaku. Apa perlu mereka Demo di Polres Biar berjalan Proses Hukum ini.?

Jangan mentang-mentang berkuasa, banyak duit, laju segala perkara minta diselesaikan berdasarkan keadilan Restiratif, lihat dulu dampak dimasyarakatnya. Pungkas Suhendar

Semenjak kejadian perkara Pelanggaran HAM berupa penculikan, penyekapan dan penganiayaan terhadap nelayan ini, gelombang penolakan dan permintaan pengungkapan perkara ini bermunculan baik dari Forum Masyarakat Nelayan Pesisir, HNSI maupun perkumpulan para nelayan lainnya.

(Red)

Artikel ini telah dibaca 126 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

40 Hari Menuju KPU: Gelombang Dukungan Kang Asep Japar Menggelombang Tinggi

19 Juli 2024 - 09:56 WIB

Polsek Sedong melaksanakan program “Police goes to school” Pembinaan dan Penyuluhan di SMK Bina Bangsa Desa Sedonglor.

19 Juli 2024 - 06:07 WIB

Pemerintah Desa Ci jengkol kecamatan caringin meyantuni 45 anak yatim piatu

18 Juli 2024 - 19:08 WIB

Transfer Knowledge Terkait PPK Diterima Petugas Pemasyarakatan Rutan Pemalang

18 Juli 2024 - 19:06 WIB

Jambret Beraksi di Johar Baru, Polisi Tangkap Pelaku dalam Waktu Singkat

18 Juli 2024 - 07:30 WIB

Di Duga Proyek Pembangunan Rabat Beton Pekon Sukajaya terkesan Asal Jadi

18 Juli 2024 - 06:44 WIB

Trending di Daerah