Cirebon,Kabarmetro.co — Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Ketenagaakerjaan (Disnaker) Kota Cirebon dan Bursa Kerja Khusus (BKK) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menggelar acara sosialisasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Gedung KNPI Kota Cirebon pada, Selasa (8/10/2024).

Acara itu berlangsung dari pagi sampai dzuhur. Dalam acara itu, BP2MI berusaha mengajak dan mengampanyekan aktivitas bekerja di luar negeri sebagai alternatif pekerjaan dan bagaimana cara melakukannya dengan aman.

Orang yang bekerja di luar negeri istilahnya beragam. Ada yang disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI), ada yang Tenaga Kerja Wanita (TKW), atau ada juga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ada beberapa alasan mengapa bekerja di luar negeri dikampanyekan, diantaranya kualitas SDM sampai lapangan dan persaingan kerja yang terbatas serta ketat.

“Saat ini, ada setidaknya 9 juta penduduk Indonesia yang bekerja atau beraktivitas di luar negeri. Namun, dari 9 juta itu hanya ada 4,5 juta yang resmi. Dalam urusan ini, legalitas dan keresmian pemberangkatan kerja memang sangat dibutuhkan. Tujuannya tidak lain supaya dalam proses bekerjanya, PMI bisa nyaman dan terlindungi, ” ujar Kepala BP2MI.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini isu tentang PMI di Indonesia tengah hangat. Isu perdagangan manusia, legalitas dan lain-lain. Semua isu atau kasus yang benar terjadi itu terkadang tidak bisa diproses atau diselesaikan secara cepat dan lebih lanjut tanpa adanya legalitas. Isu ini seringnya terjadi di negara-negara Timur Tengah. Arab Saudi terutama dan lainnya.

Bekerja di luar negeri merupakan pilihan pekerjaan yang sejatinya boleh dipertimbangkan oleh seseorang, lebih-lebih anak muda. Di beberapa negara maju yang angka kelahiran penduduknya sedang melemah, tenaga kerja sangat dibutuhkan. Di Jerman, negara-negara Skandinavia atau lainnya. Di luar negeri itu, lapangan kerja dan upah cukup banyak dan besar. Sehingga untuk ikhtiar memperbaiki kondisi ekonomi, memang hal ini bisa dijadikan alternatif pekerjaan bagi seseorang.

Namun, proses mengaksesnya juga tidak mudah memang. Apalagi bagi orang yang punya keterbatasan ekonomi. Ada banyak kualifikasi dan persyaratan yang mesti dipenuhi calon pekerja. Mulai dari kesehatan, skil dan seterusnya. Tapi, persoalan PMI memang menjadi salah satu indikator bahwa manajemen pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia masih belum terlalu berhasil.

Masih banyak anak-anak muda dan masyarakat yang menganggur dan susah menghidupi keluarganya. Karena itu, dukungan dari pemerintah melalui program pendidikan, beasiswa pendidikan dan langkah-langkah menggelar pendidikan vokasi dan lainnya sangat diperlukan. Bagaimanapun, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan dan memfasilitasi berbagai macam persoalan ketenagaakerjaan yang terjadi di Indonesia.

Penulis: Ega Adriansyah