Tangsel-KabarMetro. co
Meskipun Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Tangerang Selatan sudah resmi berakhir, kemarahan masyarakat dan kritik tajam terhadap Pemkot Tangsel tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Fakta bahwa praktik “siswa titipan” yang dilarang keras oleh pemerintah setempat tetap terjadi, menunjukkan bahwa pernyataan pejabat selama ini hanyalah gimik belaka — tidak lebih dari sekadar retorika kosong tanpa langkah konkret di lapangan.
Sejak awal, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dengan penuh percaya diri mengklaim bahwa tidak ada toleransi terhadap intervensi non-prosedural dalam seleksi murid baru. Namun, kenyataannya, sejumlah siswa yang tidak memenuhi persyaratan resmi justru diloloskan lewat jalur belakang setelah masa seleksi ditutup. Praktik kotor ini membuktikan betapa lemah dan tidak konsistennya komitmen Pemkot Tangsel terhadap sistem yang seharusnya menjunjung tinggi asas keadilan dan meritokrasi.
“Ini adalah pengkhianatan besar terhadap seluruh siswa dan orang tua yang berharap pada proses seleksi yang adil dan transparan. Tidak ada alasan untuk mempertahankan pejabat yang gagal menjalankan amanah ini,” ujar aktivis pendidikan, Hasbi Zein, dengan tegas dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (23/7).
Hasbi menambahkan bahwa pernyataan pejabat yang berulang kali menegaskan larangan “siswa titipan” hanyalah sekadar kata-kata kosong yang tak berarti apa-apa. “Lip service mereka hanya menutupi kegagalan besar dalam menertibkan sistem. Seharusnya mereka mundur dengan terhormat kalau tidak mampu memperbaiki masalah ini,” ujarnya.
Tokoh masyarakat Cecep Anang Hardian turut melontarkan kritik pedas. Ia menilai bahwa skandal ini tidak hanya merusak moralitas publik, tetapi juga meruntuhkan kredibilitas sistem pendidikan di Kota Tangerang Selatan. “Apakah ada gunanya sistem seleksi yang sudah dijalankan, jika akhirnya jalur belakang menjadi pilihan utama bagi mereka yang punya kekuasaan? Ini adalah pelecehan terhadap prinsip keadilan dan pendidikan itu sendiri,” kata Cecep dengan nada geram.
Kritikan tajam ini juga disertai dengan seruan untuk pencopotan pejabat terkait, terutama di Dinas Pendidikan, yang dianggap gagal menjalankan tugasnya dengan integritas. “Pemkot Tangsel harus bertindak tegas. Jika tidak ada sanksi terhadap pejabat yang terlibat, maka publik berhak menduga bahwa praktik ini terjadi dengan restu dari pihak yang lebih tinggi,” lanjut Cecep.
Kekecewaan terhadap Pemkot Tangsel semakin menguat setelah melihat kebijakan-kebijakan yang tak konsisten dan seringkali jauh dari prinsip transparansi. Alih-alih memperbaiki sistem, Pemkot terkesan lebih fokus pada pencitraan, yang semakin memperburuk citra mereka di mata publik. “Ini bukan hanya soal kebijakan pendidikan, ini soal kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah daerah,” tegas Hasbi Zein.
SPMB Tangsel yang seharusnya menjadi ajang untuk menegakkan prinsip keadilan dan meritokrasi, kini menjadi bukti betapa bobroknya birokrasi pendidikan di kota ini. Tanpa langkah nyata berupa transparansi investigasi dan pertanggungjawaban pejabat yang terlibat, skandal ini akan menjadi pukulan telak bagi legitimasi pemerintah daerah, dan lebih jauh lagi, bagi masa depan sistem Pendidikan di Tangerang Selatan.
( Okta)
