Tangerang -Kabarmetro. co
Gemerlap pembangunan yang terus digembar-gemborkan Pemerintah Kabupaten Tangerang seolah tak lebih dari slogan kosong bagi Jamun (68) dan istrinya. Di saat proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah terus dipamerkan ke publik, pasangan lansia ini justru harus bertahan hidup di sebuah gubuk reyot berdinding bilik bambu, berlantaikan tanah becek, bahkan tidur berdampingan dengan kandang bebek.
Potret memilukan itu ditemukan awak media di Kampung Pabuaran RT 02/01, Desa Kemuning, Kecamatan Kresek,Kab Tangerang Banten ( Senin 19/01/2026).
Rumah yang nyaris roboh tersebut tak memiliki lantai layak, atap bolong-bolong dan rawan ambruk saat hujan deras. Air dengan mudah masuk ke dalam rumah, mengubah lantai tanah menjadi lumpur licin yang membahayakan keselamatan penghuninya.
Saat tim awak media online wawancara dengan Jamun sebagai pemilik rumah tersebut, mengatakan, “Kalau mau tidur kami tutup lantainya pakai plastik atau terpal supaya tidak langsung kena lumpur,” ujar Jamun lirih.
Ia mengaku sudah bertahun-tahun tinggal dalam kondisi tersebut tanpa bantuan nyata dari pemerintah. Janji demi janji pernah disampaikan aparat Desa, namun hingga kini tak pernah terealisasi.
Lebih memprihatinkan, akses jalan menuju rumah Jamun masih berupa tanah merah. Saat hujan, jalur tersebut berubah menjadi kubangan licin dan sulit dilalui, menyulitkan aktivitas warga sekaligus membahayakan keselamatan lansia. Ironisnya, wilayah ini masih berada dalam administrasi resmi Desa Kemuning, bukan daerah terpencil atau terisolasi.
Hasil penelusuran awak media menemukan bahwa setiap tahun pemerintah Desa dan Kecamatan menerima alokasi anggaran pembangunan, termasuk Dana Desa, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), serta program pengentasan kemiskinan.
Namun fakta lapangan justru menunjukkan adanya ketimpangan mencolok antara laporan pembangunan dan realitas kehidupan warga kecil.
Pertanyaannya, ke mana arah pembangunan itu sesungguhnya? Mengapa warga lansia dengan kondisi rumah ekstrem masih luput dari perhatian dan pendataan? Lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi patut dipertanyakan, terutama terkait prioritas penggunaan anggaran di tingkat Desa.
Jamun bahkan menyebut pernah didata, namun tak pernah ada tindak lanjut. “Katanya mau dibangun, tapi sampai sekarang tidak ada apa-apa,” tuturnya dengan nada pasrah.
Fenomena ini menjadi cermin buram wajah pembangunan Kabupaten Tangerang. Di satu sisi pemerintah mengklaim keberhasilan pembangunan, namun di sisi lain masih ada warga yang hidup dalam kondisi tidak manusiawi. Jika situasi seperti ini terus dibiarkan, maka jargon kesejahteraan hanya menjadi pajangan retorika belaka.
Awak media mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang, Dinas Sosial, Dinas Perkim, serta pemerintah Desa Kemuning segera turun tangan melakukan verifikasi lapangan, membuka data penerima bantuan secara transparan, dan memastikan warga miskin ekstrem mendapatkan haknya secara adil dan bermartabat.
Sebab pembangunan sejatinya bukan soal beton, aspal, dan gedung megah, melainkan tentang memastikan rakyat kecil dapat hidup layak, aman, dan manusiawi.
( Rin/tim)
