Tangerang-Kabarmetro.co
Menindaklanjuti persoalan persoalan proyek BBWS yang di kerjakan oleh CV. karya Asih yang sudah selesai tahun 2023 dan sampai sekarang belum adanya pembayar,maka dari itu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) menyatakan telah melayangkan surat resmi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane guna meminta klarifikasi terkait belum direalisasikannya pembayaran proyek yang telah diselesaikan oleh pihak pelaksana.
Dalam surat tersebut, DPP LINAP meminta penjelasan resmi mengenai mekanisme administrasi pembayaran, status pencairan anggaran, serta alasan keterlambatan pemenuhan kewajiban kepada kontraktor. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Ketua LINAP Tangerang, Zulfadli, menyatakan bahwa surat tersebut merupakan upaya awal untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pihak penyelenggara proyek.
“Kami telah melayangkan surat resmi kepada Pejabat Pembuat Komitmen BBWS Ciliwung–Cisadane untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban terkait pembayaran proyek yang belum direalisasikan. Ini bagian dari komitmen kami dalam mengawal penggunaan anggaran negara agar berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Zulfadli.
Ia menegaskan, apabila tidak terdapat respons atau penyelesaian yang jelas dari pihak terkait, LINAP tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah pengawasan lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jika tidak ada kejelasan dari pihak PPK, maka persoalan ini berpotensi kami dorong ke ranah pengawasan lebih tinggi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pelaksana maupun negara,” tegasnya.
DPP LINAP berharap pihak BBWS Ciliwung–Cisadane segera memberikan tanggapan resmi serta menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek pemerintah.
( Rin/tim)
