Daerah

Pra-Musrenbang RKPD 2028, Kelurahan Ciputat Serap Aspirasi Warga untuk Tentukan Prioritas Pembangunan

0
×

Pra-Musrenbang RKPD 2028, Kelurahan Ciputat Serap Aspirasi Warga untuk Tentukan Prioritas Pembangunan

Sebarkan artikel ini

Ciputat
KabarMetro.co

Pemerintah Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, menggelar kegiatan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028. Kegiatan ini menjadi forum awal untuk menyerap dan menyaring aspirasi masyarakat sekaligus menentukan usulan program prioritas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Ciputat, Rabu (11/11/2026), dengan dihadiri Camat Ciputat Erwin Gemala Putra, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Cecep Iswadi, Lurah Ciputat Iwan Pristiyasa, Sekretaris Kelurahan (Sekel) Herlambang, serta narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tangerang Selatan, Firman.

Turut hadir fasilitator kegiatan, Yuli, para ketua RT dan RW, serta kader Posyandu yang mengikuti pembahasan dan penyampaian usulan dari masing-masing wilayah.

Dalam sambutannya, Camat Ciputat Erwin Gemala Putra menjelaskan bahwa penyusunan usulan Musrenbang perlu memperhatikan komposisi antara kegiatan fisik dan nonfisik sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan.

Menurutnya, usulan kegiatan fisik memiliki bobot maksimal 60 persen, sedangkan kegiatan nonfisik atau pemberdayaan masyarakat minimal 40 persen.

Erwin mengungkapkan, selama ini usulan dari unsur kewilayahan, khususnya para ketua RT dan RW, cenderung didominasi pembangunan infrastruktur. Sementara itu, kelompok masyarakat seperti PKK lebih banyak mengusulkan program pemberdayaan.

Meski demikian, seluruh usulan yang disampaikan masyarakat merupakan aspirasi yang perlu diperhatikan. Namun, dengan keterbatasan pagu anggaran, diperlukan proses seleksi untuk menentukan kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas.

“Penentuan prioritas tidak hanya berbasis output, tetapi juga outcome. Artinya, dengan ketersediaan pagu anggaran yang ada, bagaimana kegiatan tersebut dapat memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Erwin.

Ia menambahkan, Pra-Musrenbang merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan berkelanjutan. Usulan yang telah direalisasikan pada 2024 dan 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan prioritas kegiatan berikutnya, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Erwin juga menegaskan bahwa forum tersebut bertujuan menyelaraskan aspirasi masyarakat melalui pendekatan *bottom-up* dengan visi, misi, serta program prioritas kepala daerah. Dengan demikian, usulan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekel Ciputat Herlambang menyampaikan bahwa melalui Pra-Musrenbang, pihak kelurahan akan melakukan penyaringan terhadap berbagai usulan yang disampaikan para ketua RT dan RW.

Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas secara berjenjang pada tingkat kecamatan hingga tingkat kota. Mengingat keterbatasan anggaran, ia berharap masyarakat dapat menentukan usulan yang paling mendesak dan memiliki manfaat besar, baik di bidang infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

“Melalui forum ini, kita akan menyaring usulan-usulan dari para ketua RT dan RW untuk kemudian dibawa ke tingkat kecamatan dan kota. Karena anggaran terbatas, diharapkan Bapak dan Ibu dapat memprioritaskan usulan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ungkap Herlambang.

Pada kesempatan yang sama, narasumber dari Bapelitbangda Kota Tangerang Selatan, Firman, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2028 merupakan bagian dari agenda tahunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang direncanakan berlangsung sekitar Januari 2027.

Ia mengatakan, Pra-Musrenbang menjadi tahapan awal untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta merumuskan program dan kegiatan prioritas yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang tingkat kelurahan.

Firman juga menjelaskan bahwa keterbatasan pagu anggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah usulan. Untuk Formulir 1 (F1), jumlah usulan dibatasi maksimal 20 kegiatan, sedangkan usulan lainnya dapat dimasukkan melalui Formulir 2 (F2).

Menurutnya, melalui pembahasan sejak tahap Pra-Musrenbang, usulan masyarakat diharapkan dapat lebih terarah dan mengerucut sehingga pelaksanaan Musrenbang berikutnya berjalan lebih efektif.

“Kami berharap melalui diskusi pada Pra-Musrenbang ini, usulan-usulan dari masyarakat Kelurahan Ciputat dapat disusun lebih terarah dan menjadi bahan pembahasan pada pelaksanaan Musrenbang mendatang,” jelas Firman.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama para peserta. Dalam sesi tersebut, para ketua RT, RW, dan kader Posyandu diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi serta usulan program yang dibutuhkan di lingkungan masing-masing.

Melalui kegiatan Pra-Musrenbang ini, Pemerintah Kelurahan Ciputat berharap proses perencanaan pembangunan Tahun 2028 dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas serta kemampuan anggaran daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *