Serang- Kabarmetro.co
4 Oktober 2025 — Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM NUS) Provinsi Banten menggelar aksi reflektif di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-25 Provinsi Banten.
Meski diguyur hujan deras, para mahasiswa tetap bersemangat menyuarakan aspirasi rakyat dan menyerukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah.
Koordinator BEM NUS Provinsi Banten, Qolby Yusuf, menyampaikan bahwa aksi ini berfokus pada isu-isu pendidikan, agraria, kesehatan, dan lingkungan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
“Dari hasil kajian kami, program sekolah gratis di Banten belum merata. Banyak sekolah swasta tingkat SLTA belum tersentuh bantuan, sementara kesejahteraan guru dan infrastruktur pendidikan masih jauh dari ideal,” ujar Qolby.
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah persoalan lain seperti konflik agraria, ketimpangan layanan kesehatan, serta kerusakan lingkungan akibat lemahnya pengawasan industri.
“Kami mendesak pemerintah agar hadir dan berpihak pada rakyat, bukan hanya pada kepentingan segelintir pihak,” tegasnya.
Sekretaris Daerah BEM NUS Banten, M. Nuril Huda, menambahkan bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan, melainkan gerakan moral dan evaluatif terhadap perjalanan dua puluh lima tahun Provinsi Banten.
“Momentum HUT ke-25 ini seharusnya dijadikan sarana refleksi dan perbaikan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan pembangunan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar seremonial perayaan,” ujarnya.
Menutup rangkaian aksi, Nazario Delima Adventus, Presiden Mahasiswa UNIPI, menyerukan pesan solidaritas di tengah derasnya hujan.
“Banten bukan hanya tentang gedung-gedung megah dan angka pembangunan, tetapi tentang rakyatnya. Di usia seperempat abad ini, kami ingin memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan masa depan kami diperjuangkan,” seru Nazario.
Aksi damai ini berlangsung tertib dan kondusif. Melalui momentum peringatan HUT ke-25 Provinsi Banten, BEM NUS Banten menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu publik dan mendorong pemerintah agar keadilan sosial benar-benar terwujud di Tanah Jawara.
(Rin)
