PEMALANG – Kabarmetro.co

Pemilu dan Pilkada serentak 2024 telah berlangsung dengan segala macam dinamika politik yang terjadi di dalamnya, secara umum prinsip aman dan kondusif tercipta dalam dua gelaran pesta demokrasi rakyat di tahun yang sama yaitu 14 Pebruari dan 27 November 2024.

Pasca pelaksanaan gelaran pemilu dan pilkada serentak tersebut, Komisi pemilihan umum ( KPU ) Kabupaten Pemalang, mengadakan kegiatan penyusunan laporan evaluasi, salah satu materi pembahasan dalam Focus Group Discusian tersebut adalah terkait dengan Distribusi Logistik, Kamis ( 20/2 )

Menanggapi beberapa keluhan para audiens yang disampaikan dalam sesion tanya Jawab pada acara tersebut, dimana merupakan petugas pemungutan suara ( PPS) baik tingkat Desa/ Kelurahan maupun Kecamatan,masih mengalami banyak kendala pendistribusian Logistik yang terjadi di lapangan pada saat Pemilu dan Pilkada serentak kemarin, Syaifi Rahmatillah salah seorang Narasumber, sekaligus Aktifis dari *JPPR* Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, menyebut jika dalam pendistribusian Logistik masih mengalami banyak kendala di lapangan.

“Distribusi logistik Pilkada merupakan proses krusial yang harus dilakukan dengan perencanaan matang, pengamanan ketat, dan pengawasan cermat. Keberhasilan distribusi logistik akan berdampak langsung pada kelancaran hari pemungutan suara dan kredibilitas Pilkada secara keseluruhan,” terang Aktifis nyentrik berambut gondrong tersebut.

Akan tetapi halangan serta kekurangan dalam pendistribusian Logistik itu , jangan sampai menghambat proses demokrasi,

“Untuk itu kita terus berharap bagaimana proses pesta demokrasi di Indonesia terus berjalan dengan baik dat semakin baik serta tentunya tidak lepas dari kerja keras dari semua elemen,” tambah Syaifi.

kabupaten Pemalang dengan jumlah 14 kecamatan yang ada, ketika berbicara soal logistik tentu akan membutuhkan kepekaan tersendiri pada para penyelenggara pemilu dan pilkada, karena daerah seperti di pegunungan atau bagian selatan Pemalang, secara otomatis mengalami kompleksitas kerawannya.

“Kerawanan itu seperti adanya longsor dan infrastruktur jalan, sementara untuk bagian pantura, biasanya posisi rawanya adalah banjir sehingga di Pemalang ini berbicara soal logistik tentu antara Pantura dan Selatan berbeda,” masih menurut Aktifis JPPR Syaifi.

“kesimpulanya tentu berbeda walaupun tidak semuanya berbicara secara logistik,ini ada beberapa tahapan pertama memang logistik pengadaan,kemudian ada perisetan penyimpanan dan proses distribusi dari KPU sampai ke seluruh TPS, kemudian sampai kepada pengembalian kembali logistik dari TPS yang nantinya sampai ke KPU dan juga ada pemeliharaan logistik paskah penyelenggaraan pemilu,” Imbuh Syaifi 

“Masalah Logistik tidak kalah penting pada akhirnya ,Karena beda ketika kita ngomong pencalonan, ngomong soal kampanye dan soal sosialisasi itu biasanya sudah diomongin dari awal, tapi kalau logistik secara otomatis muncul isu – isu logistik ,itu setelah H- berapa dari KPU sampai ke pemungutan suara, sementara logistik kita paham tentu dari persiapan panjang dari bulan ke bulan selama beberapa bulan, kalau logistik nya gak ada ini gagal semua, padahal surat suara datang ke TPS itu H-1 hari biasanya, baru datang kalau tidak ada itu ya sudah batal, Ndak ada pikada atau pemilu sehingga bagaimana tata kelola itu di pastikan dalam kondisi aman dan tepat,” tutupnya .*(Ragil)*