Tangerang-Kabarmetro. co
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PKS, Ian Mulyana, S.Kom, melakukan kunjungan langsung untuk meninjau rumah tidak layak huni milik Jamun, warga Kampung Pabuaran RT 02/01, Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten.
( Rabu 11-02-2026 )
Kunjungan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dan sorotan media mengenai kondisi hunian yang dinilai sudah tidak layak ditempati dan membutuhkan penanganan segera.
Saat peninjauan di lokasi, terlihat kondisi bangunan mengalami kerusakan cukup parah pada bagian atap, dinding, dan struktur penyangga, lantai tanah yang becek serta akses menuju rumah juga terbilang sangat sulit karena berada di jalur tanah dan area yang tergenang air, sehingga menyulitkan aktivitas penghuni sehari-hari.
Dalam keterangannya kepada awak media di sela kunjungan, Ian Mulyana menyatakan, ” Saya sangat prihatin melihat kondisi rumah tersebut, akan segera mendorong dan tindak lanjut ke pihak Kecamatan dan pemerintah Kabupaten agar ada langkah konkret perbaikan,saya juga mengucapkan terimakasih kepada rekan media dan lembaga yang sudah menyampaikan kepada saya tentang keadaan rumah pak Jamun ini,”ujarnya
“Ya mudah-mudahan kalau kita dari DPRD, nanti kita tembuskan juga ke Camat ataupun ke Bupati. Nanti apa responnya, intinya setelah kunjungan ini kita usahakan. Minimal kalau akses jalan belum bisa, ya kita rumahnya dulu kita dorong penanganannya,” lanjutnya
Ia menjelaskan bahwa program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak hanya bersumber dari satu pos anggaran, tetapi dapat diupayakan melalui berbagai skema, seperti program daerah, dinas perumahan dan permukiman, bantuan provinsi, hingga kolaborasi lintas sektor — bergantung pada kebijakan dan pengusulan pemerintah setempat.
Di lokasi yang sama, pemilik rumah Jamun menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut, “Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dewan dan yang telah mengunjungi gubuk saya yang seperti ini keadaannya,” ucapnya.
Semoga dengan kunjungan Dewan Ian Mulyana tersebut membuahkan hasil dan segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata, tidak hanya sebatas pendataan dan peninjauan. Mereka juga meminta agar proses pendataan RTLH dilakukan lebih akurat dan transparan agar bantuan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
( Rin)
