Tangerang-Kabarmetro. co
Di tengah perubahan sosial yang semakin cepat, satu pertanyaan mendasar terus mengemuka: siapa yang pantas memimpin? Selama berabad-abad, jawaban atas pertanyaan ini hampir selalu mengarah pada satu figur—laki-laki. Tradisi, budaya, dan struktur sosial telah membentuk keyakinan bahwa kepemimpinan adalah wilayah maskulin. Perempuan, sebaliknya, lebih sering ditempatkan di ruang domestik, jauh dari arena pengambilan keputusan.
Namun sejarah membuktikan, kepemimpinan tidak pernah ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas, integritas, dan visi.
Perempuan telah lama menunjukkan kemampuannya memimpin di berbagai sektor: pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, hingga politik. Mereka memimpin sekolah, rumah sakit, organisasi masyarakat, perusahaan, bahkan negara. Kehadiran mereka bukan sekadar pelengkap kuota, melainkan jawaban atas kebutuhan zaman yang menuntut kepemimpinan lebih inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada kemanusiaan.
Sayangnya, hingga hari ini, sebagian masyarakat masih memandang kepemimpinan perempuan sebagai pengecualian, bukan keniscayaan. Perempuan sering kali harus bekerja dua kali lebih keras untuk mendapatkan pengakuan yang sama. Kesalahan kecil mudah diperbesar, sementara keberhasilan kerap dianggap sebagai keberuntungan semata. Inilah wajah standar ganda yang masih membayangi kepemimpinan perempuan.
Padahal, kepemimpinan pada hakikatnya adalah fungsi sosial, bukan identitas biologis. Kepemimpinan adalah tentang kemampuan mengambil keputusan, mengelola konflik, membangun visi bersama, dan bertanggung jawab atas dampak kebijakan. Semua kualitas itu tidak melekat pada jenis kelamin tertentu.
Justru dalam banyak kasus, kepemimpinan perempuan menghadirkan pendekatan yang berbeda dan dibutuhkan: lebih peka terhadap relasi, lebih terbuka terhadap partisipasi, dan lebih responsif terhadap kelompok rentan. Kepemimpinan semacam ini penting di tengah masyarakat yang semakin majemuk dan kompleks.
Lebih jauh, memberikan ruang kepemimpinan kepada perempuan bukan semata urusan kesetaraan, tetapi juga strategi pembangunan. Banyak riset menunjukkan bahwa organisasi dan negara dengan keterwakilan perempuan yang kuat cenderung memiliki tata kelola yang lebih transparan, kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan, serta tingkat konflik yang lebih rendah.
Karena itu, pertanyaannya bukan lagi bolehkah perempuan memimpin? Pertanyaan yang lebih relevan adalah: mengapa kita masih membatasi setengah potensi bangsa hanya karena konstruksi sosial yang usang?
Kepemimpinan juga bisa, dan memang seharusnya, dipegang oleh perempuan. Bukan sebagai pengecualian, bukan sebagai simbol, melainkan sebagai hak dan kebutuhan bersama. Ketika perempuan diberi ruang memimpin, yang diuntungkan bukan hanya perempuan, tetapi seluruh masyarakat.
Sudah saatnya kita berhenti mengukur pemimpin dari jenis kelaminnya. Yang perlu kita ukur adalah dampak kepemimpinannya bagi keadilan, kesejahteraan, dan masa depan bersama.
( Rin)
