Kota Tangerang –Kabar Metro. Co
Aliansi Pemerhati dan Pengawasan Pembangunan Kota Tangerang (AP3K) melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Wali Kota Tangerang dan Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air (SDA). Surat tersebut kini tengah ramai diperbincangkan di kalangan warga, aktivis lingkungan, dan media sosial, karena dinilai menyuarakan kegelisahan publik atas proyek infrastruktur yang tidak efektif. Dalam surat terbuka tersebut, AP3K menyampaikan sejumlah kritik tajam terhadap proyek yang dilaksanakan oleh PUPR Bidang SDA tidak efektif bahkan berpotensi menjadi bentuk pemborosan anggaran. “Kami menginginkan pembangunan di Kota Tangerang diperhitungkan perencanaannya secara efektif dan efisien agar anggaran bisa terserap secara merata pada kebutuhan riil masyarakat,” tulis AP3K dalam suratnya yang dibuka untuk konsumsi publik. Surat tersebut menyebutkan sejumlah fakta lapangan, di antaranya :
Pembangunan tanggul turap dengan tanggul setinggi +1 meter dari elevasi jalan di Jl. Poris Indah depan Benny Mart, padahal lokasi tersebut tidak terdampak banjir.
Dari proyek diatas terkesan perencanaannya tidak diperhitungkan secara efisiensi anggaran. Padahal Anggaran masih dapat dipakai untuk pekerjaan yang lebih efektif untuk :
– Normalisasi Drainase di Jl. Cendana Raya dan Jl. Palem Raya Poris Indah setiap hujan, selalu terjadi Banjir
– Normalisasi Drainase di Jl. Raya Poris Indah Depan Benny Mart sampai Cabang Bank Mandiri depan A&W yang dipenuhi sampah dan pendangkalan akibat kurangnya perawatan
– Pelebaran outlet drainase dari embung Grand Poris ke Blok Ambon yang saat ini hanya selebar ±1 meter — jelas tidak cukup untuk debit air yang tinggi.
Surat terbuka ini juga memuat empat tuntutan utama, yakni:
1. Evaluasi proyek-proyek SDA yang tidak tepat sasaran.
2. Keterbukaan informasi publik terkait perencanaan dan anggaran.
3. Klarifikasi dari Dinas PUPR SDA atas laporan yang telah diajukan.
4. Tinjauan langsung dari Wali Kota Tangerang ke lokasi proyek.
Sebelumnya, AP3K telah melayangkan surat pengaduan ke Dinas PUPR, Inspektorat, bahkan Komisi IV DPRD Kota Tangerang, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai.
Ketua Umum AP3K (Amrul sani) menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk mengawasi jalannya pembangunan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga. “Jika kritik ini diabaikan terus, kami akan membuka kanal pengaduan publik dan memperluas partisipasi warga melalui media terbuka,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Tangerang maupun Dinas PUPR.
(Rin)
