Tangsel-KabarMetro.co
Dalam upaya memperkuat daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM, Anggota DPR-RI Komisi VIII DR Wahidin Halim M.si saat kunjungan masa reses Perorangan hadir dalam kegiatan Literasi Sadar Halal bagi kelompok masyarakat di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang- selatan.Pada Rabu, 13/08/2025. Di gelar di Aula Kantor Kecamatan Ciputat.
Kegiatan ini digelar oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal bekerja sama dengan Komisi VIII DPR RI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Yang dihadiri Anggota DPR- RI Komisi VIII Wahidin Halim, Kabid Indag Provinsi Banten Iwan Hermawan, dari BPJPH Budi Setyo hartoto, Anggota DPRD Kota Tangsel, AN Daryono Wiyono.
Dalam sambutannya Wahidin mengatakan,
terkait agenda hari kita sama-sama mengikuti pelatihan Bagaimana cara mendapatkan sertifikasi dan memberikan kesempatan untuk UMKM di kecamatan Ciputat dan ini untuk mendapatkan sertifikasi halal yang dihadiri oleh UMKM UMKM yang ada di lingkungan Kecamatan Ciputat baik itu UMKM yang bersifat lokal ataupun yang bersifat kelompok yang itu akan sangat bermanfaat jika mendapatkan sertifikasi halal dari Pemerintah karena kita juga tahu beberapa hari yang lalu atau Beberapa bulan yang lalu ada produk yang sudah sangat terkenal ternyata tidak memiliki kepastian hukum tentang kehalalannya akhirnya menjadi polemik untuk itu kita memberikan inisiatif menjembatani agar UMKM ini mendapatkan sertifikasi halal ini,” kata Wahidin.
“harapannya ke depannya mudah-mudahan dengan adanya sertifikasi halal ini UMKM menggeliat UMKM menjadi lebih bermartabat UMKM menjadi lebih hidup dan lebih baik lagi,” Kata Wahidin.
Hal senada di sampaikan Kabid Indag Profinsi Banten Iwan Hermawan,” bahwa program ini bukan sekadar kampanye sertifikasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan UMKM agar lebih berdaya saing secara mutu dan kehalalan produk.
“Kita harapkan kepada pemerintah, dengan adanya program ini benar-benar membantu UMKM, bukan hanya dari sisi pengembangan usaha, tetapi juga sebagai dorongan agar masyarakat bisa bangkit dan berkembang dari sisi kesejahteraan,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya jaminan bahwa produk halal tidak hanya bersertifikat di atas kertas, tetapi betul-betul menjamin kualitas dan kehalalan secara substansi.
“Sertifikat itu jangan hanya simbol., kata iwan, Harus ada makna. Produk yang dihasilkan benar-benar harus dijamin baik kehalalan maupun mutunya, agar konsumen percaya pada produk UMKM kita,” tegasnya.
Iwan juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam pembinaan berkelanjutan agar UMKM tetap berada di jalur yang benar.
“Pemerintah harus membina agar UMKM kita ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Kalau dibina dengan baik, UMKM bisa mandiri, berkembang, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi pengangguran,”
Lebih jauh, iwan mendorong peran aktif perbankan dalam mendukung UMKM yang telah bersertifikat halal. Menurutnya, akses permodalan masih menjadi kendala utama bagi pelaku usaha kecil.
“Kami harap perbankan bisa mempermudah akses permodalan, bukan mempersulit. Karena mayoritas UMKM kita ini lemah di permodalan. Sertifikat halal seharusnya jadi jaminan untuk itu,” tutupnya.
Sementara, Anggota DPRD Kota Tangsel, AN Daryono Wiyono dari Fraksi Nasdem, usai acara kepada media KabarMetro.com mengatakan
“Ini adalah pertemuan yang kedua yang sebelumnya sudah kita selenggarakan dengan peserta 150 dan hari ini ada 200, di Kecamatan Ciputat. untuk peserta di Tangerang Selatan ini adalah untuk yang pertama kalinya kita menyelenggarakan sertifikasi halal Yang difasilitasi oleh badan penyelenggara halal Dengan Anggota DPR RI Bapak Haji Wahidin Halim, ” kata AN daryono.
Tentu kedepan bisa diperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini hari ini masih minim masyarakat di Tangsel yang bisa mendapatkan sertifikat halal dan ini harus kita perbanyak supaya kepercayaan terhadap hasil para UMKM ini benar-benar ada kemantapan ketika kita menikmati hasil UMKM ini Karena udah dapat sertifikat halal ini juga menjadi sebuah kenikmatan karena difasilitasi oleh badan Penyelenggara dan Anggota DPR untuk sertifikasi ini semuanya bebas biaya alias gratis Pungkasnya.
( Okta)
