Beranda Daerah Sambut Lebaran 2025, Pemkab dan Polres Pemalang Siap Berkolaborasi
Daerah

Sambut Lebaran 2025, Pemkab dan Polres Pemalang Siap Berkolaborasi

Teguh Ristiawan2 min baca
0
×

Sambut Lebaran 2025, Pemkab dan Polres Pemalang Siap Berkolaborasi

Sebarkan artikel ini

PEMALANG, KABARMETRO.CO –

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro mengatakan, pihaknya bersama Forkopimda siap mendukung seluruh rangkaian kegiatan guna menyambut hari raya Idul Fitri 1446 H.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pengamanan Idul Fitri 1446 H Tahun 2025 di Wilayah Hukum Polres Pemalang. Rakor dipimpin Kapolres Pemalang, AKBP Eko Sunaryo di Aula Tribrata Polres Pemalang, Jum’at (14/3/2025).

Pemkab Pemalang melalui perangkat daerah terkait siap untuk menyinkronkan beberapa hal yang telah disampaikan oleh Kapolres, baik persiapan yang berkaitan dengan perhubungan, pekerjaan umum, BPBD, Diskoperindag dan pariwisata.

Anom menegaskan secara prinsip pihaknya akan siap mendukung semua aktivitas yang sudah diberlakukan, dan nanti dikoordinasikan lebih lanjut dan secara lebih detail.

Dalam rakor tersebut Anom memaparkan, pihaknya juga harus mengantisipasi beberapa kegiatan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Ia mencontohkan, kegiatan pasar murah yang dilaksanakan oleh Diskoperindag, di DPUTR ada pekerjaan perbaikan jalan, kemudian ada kegiatan keagamaan yakni tarawih dan silaturahim atau tarhim, di Perhubungan pastinya juga harus mempersiapkan kondisi terminal untuk menampung para pemudik yang akan datang.

Anom berpendapat, pola mudik tahun ini mungkin agak berbeda, mungkin durasinya bisa menjadi lebih panjang karena adanya program “work from home atau work from anywhere”, yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, otomatis aktivitas di lokal akan lebih banyak, dengan adanya aktivitas lokal lebih banyak perlu untuk diantisipasi, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi terkait kegiatan pasar dan kegiatan di sektor pariwisata.

“Karena pastinya dengan durasi mudik mereka yang lebih panjang di Kota Pemalang, berarti aktivitas lokal mereka juga akan lebih padat. Jadi kesiapan lokal mungkin juga perlu kita matangkan, perlu kita siapkan baik di level kecamatan maupun juga sampai desa ataupun kelurahan. Di sisi lain persiapan komoditas juga perlu disiapkan dengan baik Forkopimda akan melakukan kontrol monitor bersama,” papar Anom.

Rakor diikuti Dandim 0711/Pemalang, Sekda Pemalang, dan beberapa pewakilan perangkat daerah terkait.(Tgh/hums PP)

Pos Terkait

Daerah
Forum RT/RW Cipayung Dorong Pra-Musrenbang 2028 Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
Daerah
Pra-Musrenbang RKPD 2028, Kelurahan Cipayung Serap Aspirasi Warga dan Petakan Program Prioritas Pembangunan
Daerah
Cipayung KabarMetro.co Pemerintah Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, menggelar kegiatan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Cipayung tersebut menjadi forum awal untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyusun usulan program prioritas pembangunan di wilayah. Kegiatan dihadiri Camat Ciputat Erwin Gemala Putra, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Ciputat Cecep Iswadi, Lurah Cipayung Dini Nurlianti, Ketua Forum RT/RW Kelurahan Cipayung Mulyadi Widodo yang akrab disapa Mbah Mung, serta Bhabinkamtibmas Aipda Uman.S. Kelurahan Cipayung. Turut hadir sebagai narasumber perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Maemansyah dan fasilitator Barnadi. Peserta lainnya terdiri atas para ketua RT/RW, kader Posyandu, Karang Taruna, unsur PKK, Puskesmas, serta berbagai kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Camat Ciputat Erwin Gemala menekankan pentingnya penyusunan usulan pembangunan yang seimbang antara kegiatan fisik dan nonfisik. Menurutnya, berdasarkan petunjuk pelaksanaan, komposisi usulan diarahkan dengan bobot maksimal 60 persen untuk pembangunan fisik dan minimal 40 persen untuk kegiatan nonfisik atau pemberdayaan masyarakat. Ia mengakui, usulan dari lingkungan RT dan RW selama ini cenderung didominasi pembangunan fisik. Sementara itu, kelompok PKK dan unsur pemberdayaan masyarakat lebih banyak mengusulkan kegiatan nonfisik. “Seluruh usulan merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun, dengan keterbatasan pagu anggaran yang tersedia, kita harus menentukan skala prioritas. Penilaiannya tidak hanya berdasarkan output, tetapi juga outcome, yakni sejauh mana program tersebut memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Erwin Ia juga menjelaskan bahwa Pra-Musrenbang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan berkelanjutan. Usulan yang telah direalisasikan pada tahun-tahun sebelumnya perlu dievaluasi kembali agar perencanaan berikutnya benar-benar menyesuaikan kebutuhan dan kondisi terkini di setiap wilayah. Menurutnya, forum tersebut juga bertujuan menyelaraskan aspirasi masyarakat melalui pendekatan *bottom-up* dengan visi, misi, serta program prioritas kepala daerah. Sementara itu, Lurah Cipayung Dini Nurlianti menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan diskusi awal bersama Forum RT/RW sejak sepekan sebelum pelaksanaan Pra-Musrenbang. Langkah tersebut dilakukan agar aspirasi dari masing-masing lingkungan dapat dihimpun terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan forum tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan rumusan kebutuhan pembangunan yang terarah. “Diskusi bersama Forum RT/RW sudah dilaksanakan sejak seminggu sebelumnya. Nantinya, seluruh usulan tersebut akan digabungkan dengan aspirasi dari kelompok pemberdayaan masyarakat yang hadir hari ini untuk menjadi bahan usulan Musrenbang Tahun 2028,” jelas Dini. Dini berharap seluruh peserta dapat menyampaikan kebutuhan dan program prioritas di wilayah masing-masing, termasuk usulan dari kelompok wanita tani, kelompok tani, PKK, kepemudaan, pendidikan, kesehatan, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Ia juga mengingatkan agar usulan yang disampaikan selaras dengan program prioritas Pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya terkait penanganan sampah. Menurutnya, kebutuhan sarana pengelolaan sampah seperti gerobak roda tiga serta tempat sampah terpilah untuk sampah organik dan anorganik dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Maemansyah dari Bapelitbangda menjelaskan bahwa Pra-Musrenbang merupakan tahapan awal untuk mempersiapkan bahan dan kerangka usulan pembangunan sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan pada Januari 2027. Ia menerangkan, forum awal ini penting agar seluruh aspirasi masyarakat, khususnya dari tingkat RT dan RW, telah terinventarisasi sehingga proses pembahasan berikutnya dapat lebih terarah. “Pra-Musrenbang ini merupakan inisiasi dari pihak kecamatan agar tersedia bahan dan kerangka usulan dari seluruh masyarakat yang berkepentingan dalam pembangunan, mulai dari tingkat RT dan RW. Dengan demikian, ketika Musrenbang resmi dilaksanakan pada Januari 2027, kita tinggal melakukan finalisasi berdasarkan pagu indikatif yang tersedia,” ungkap Maemansyah. Ia menegaskan bahwa penentuan alokasi program pembangunan tidak semata-mata didasarkan pada pembagian anggaran secara merata, melainkan harus mempertimbangkan skala prioritas, tingkat urgensi, serta kebutuhan riil masyarakat. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan daerah memiliki tujuan mendorong pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan usaha, memperluas akses serta kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah. Kegiatan Pra-Musrenbang Kelurahan Cipayung tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama para peserta. Melalui forum ini, diharapkan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara terukur, sehingga menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kelurahan Cipayung.
Daerah
Pra-Musrenbang RKPD 2028 Kelurahan Jombang Serap Aspirasi Warga dan Tetapkan Usulan Prioritas Pembangunan
Daerah
Pohon Tumbang Timpa Kendaraan di Kota Metro, Pemkot Dinilai Lalai; Praktisi Hukum Sorot Anggaran dan Hak Warga Pembayar Pajak
Daerah
Kelurahan Sawah Baru Gelar Pra-Musrenbang RKPD 2028 Usulan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Dibahas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Cipayung KabarMetro.co Pemerintah Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, menggelar kegiatan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Cipayung tersebut menjadi forum awal untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyusun usulan program prioritas pembangunan di wilayah. Kegiatan dihadiri Camat Ciputat Erwin Gemala Putra, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Ciputat Cecep Iswadi, Lurah Cipayung Dini Nurlianti, Ketua Forum RT/RW Kelurahan Cipayung Mulyadi Widodo yang akrab disapa Mbah Mung, serta Bhabinkamtibmas Aipda Uman.S. Kelurahan Cipayung. Turut hadir sebagai narasumber perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Maemansyah dan fasilitator Barnadi. Peserta lainnya terdiri atas para ketua RT/RW, kader Posyandu, Karang Taruna, unsur PKK, Puskesmas, serta berbagai kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Camat Ciputat Erwin Gemala menekankan pentingnya penyusunan usulan pembangunan yang seimbang antara kegiatan fisik dan nonfisik. Menurutnya, berdasarkan petunjuk pelaksanaan, komposisi usulan diarahkan dengan bobot maksimal 60 persen untuk pembangunan fisik dan minimal 40 persen untuk kegiatan nonfisik atau pemberdayaan masyarakat. Ia mengakui, usulan dari lingkungan RT dan RW selama ini cenderung didominasi pembangunan fisik. Sementara itu, kelompok PKK dan unsur pemberdayaan masyarakat lebih banyak mengusulkan kegiatan nonfisik. “Seluruh usulan merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun, dengan keterbatasan pagu anggaran yang tersedia, kita harus menentukan skala prioritas. Penilaiannya tidak hanya berdasarkan output, tetapi juga outcome, yakni sejauh mana program tersebut memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Erwin Ia juga menjelaskan bahwa Pra-Musrenbang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan berkelanjutan. Usulan yang telah direalisasikan pada tahun-tahun sebelumnya perlu dievaluasi kembali agar perencanaan berikutnya benar-benar menyesuaikan kebutuhan dan kondisi terkini di setiap wilayah. Menurutnya, forum tersebut juga bertujuan menyelaraskan aspirasi masyarakat melalui pendekatan *bottom-up* dengan visi, misi, serta program prioritas kepala daerah. Sementara itu, Lurah Cipayung Dini Nurlianti menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan diskusi awal bersama Forum RT/RW sejak sepekan sebelum pelaksanaan Pra-Musrenbang. Langkah tersebut dilakukan agar aspirasi dari masing-masing lingkungan dapat dihimpun terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan forum tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan rumusan kebutuhan pembangunan yang terarah. “Diskusi bersama Forum RT/RW sudah dilaksanakan sejak seminggu sebelumnya. Nantinya, seluruh usulan tersebut akan digabungkan dengan aspirasi dari kelompok pemberdayaan masyarakat yang hadir hari ini untuk menjadi bahan usulan Musrenbang Tahun 2028,” jelas Dini. Dini berharap seluruh peserta dapat menyampaikan kebutuhan dan program prioritas di wilayah masing-masing, termasuk usulan dari kelompok wanita tani, kelompok tani, PKK, kepemudaan, pendidikan, kesehatan, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Ia juga mengingatkan agar usulan yang disampaikan selaras dengan program prioritas Pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya terkait penanganan sampah. Menurutnya, kebutuhan sarana pengelolaan sampah seperti gerobak roda tiga serta tempat sampah terpilah untuk sampah organik dan anorganik dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Maemansyah dari Bapelitbangda menjelaskan bahwa Pra-Musrenbang merupakan tahapan awal untuk mempersiapkan bahan dan kerangka usulan pembangunan sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan pada Januari 2027. Ia menerangkan, forum awal ini penting agar seluruh aspirasi masyarakat, khususnya dari tingkat RT dan RW, telah terinventarisasi sehingga proses pembahasan berikutnya dapat lebih terarah. “Pra-Musrenbang ini merupakan inisiasi dari pihak kecamatan agar tersedia bahan dan kerangka usulan dari seluruh masyarakat yang berkepentingan dalam pembangunan, mulai dari tingkat RT dan RW. Dengan demikian, ketika Musrenbang resmi dilaksanakan pada Januari 2027, kita tinggal melakukan finalisasi berdasarkan pagu indikatif yang tersedia,” ungkap Maemansyah. Ia menegaskan bahwa penentuan alokasi program pembangunan tidak semata-mata didasarkan pada pembagian anggaran secara merata, melainkan harus mempertimbangkan skala prioritas, tingkat urgensi, serta kebutuhan riil masyarakat. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan daerah memiliki tujuan mendorong pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan usaha, memperluas akses serta kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah. Kegiatan Pra-Musrenbang Kelurahan Cipayung tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama para peserta. Melalui forum ini, diharapkan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara terukur, sehingga menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kelurahan Cipayung.
Daerah

Cipayung KabarMetro.co Pemerintah Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota…