Tangerang-KabarMetro. co
Maraknya kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tangerang ke luar kota patut mendapatkan sorotan dan kritik serius. Di tengah kompleksnya persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Tangerang—mulai dari pemerataan pembangunan, kurangnya kondusifitas infrastruktur di beberapa wilayah, pelayanan publik yang belum optimal, hingga persoalan ekonomi masyarakat—para wakil rakyat justru lebih sering melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
Kunjungan kerja seharusnya bukan dimaknai sebagai rutinitas administratif ataupun agenda seremonial belaka. Kunjungan kerja adalah instrumen politik untuk menyerap aspirasi, memahami persoalan riil masyarakat, serta merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Maka menjadi pertanyaan besar: sejauh mana kunjungan kerja ke luar kota tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tangerang?
Akmal Al Mulk Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Tangerang, saya menilai bahwa akan jauh lebih relevan dan bermakna apabila DPRD Kabupaten Tangerang memprioritaskan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Turun langsung ke tengah masyarakat, berdialog dengan warga, mendengar keluhan rakyat, serta menyaksikan secara langsung kondisi sosial, ekonomi, dan pelayanan publik yang masih jauh dari kata ideal.
Masyarakat tidak membutuhkan wakil yang sibuk bepergian, tetapi wakil yang benar-benar hadir. Hadir di tengah rakyatnya, hadir saat masyarakat membutuhkan keberpihakan, dan hadir dalam memperjuangkan aspirasi publik di ruang-ruang kebijakan.
Perlu diingat, anggaran kunjungan kerja yang digunakan DPRD bersumber dari uang rakyat. Maka penggunaannya pun harus dipertanggungjawabkan, transparan, dan berdampak langsung. Jangan sampai kunjungan kerja hanya berakhir pada laporan formal, dokumentasi perjalanan, dan studi banding yang hasilnya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat.
Atas dasar itu, HMI Cabang Kabupaten Tangerang mendesak DPRD Kabupaten Tangerang untuk:
• Mengevaluasi urgensi dan efektivitas kunjungan kerja ke luar daerah
• Memprioritaskan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil)
• Membuka ruang dialog yang rutin dan substantif dengan masyarakat
• Menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat, bukan sekadar kenyamanan jabatan
• Karena sejatinya, kursi DPRD adalah amanah rakyat, bukan fasilitas perjalanan dinas.
( Rin)
