Beranda Daerah Kadis Lingkungan Hidup Bangka Tengah Benarkan Adanya Pemeriksaan dan Audit Inspektorat Pada Kerjasama di TAHURA Bukit Mangkol
Daerah

Kadis Lingkungan Hidup Bangka Tengah Benarkan Adanya Pemeriksaan dan Audit Inspektorat Pada Kerjasama di TAHURA Bukit Mangkol

kabarmetro.co2 min baca
0
×

Kadis Lingkungan Hidup Bangka Tengah Benarkan Adanya Pemeriksaan dan Audit Inspektorat Pada Kerjasama di TAHURA Bukit Mangkol

Sebarkan artikel ini

Bangka Tengah, KABAR METRO, –

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka Tengah, Ari Yanuar Prihatin, ST memberikan tanggapan dan komentari terkait dugaan praktek KKN dan Penyalah gunakan jabatan pada Perjanjian Kerjasama (PKS) pihaknya bersama Pihak ketiga (PT Xl Axiata). Selasa, 21 Januari 2024

Hal ini seperti penyampaiannya usai dikonfirmasi oleh media ini terkait penggunaan rekening pribadi oknum pegawai DLH Kabupaten Bangka Tengah serta adanya dugaan praktek KKN dalam penunjukan pejabat penanggung jawab PKS tersebut.

Kepada media, Ari Yanuar Prihatin ST membenarkan dan menegaskan bahwa masalah ini sedang diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah.

Maslah ini sedang diaudit oleh inspektorat, kami akan menunggu hasil audit itu, sedang berjalan. ujarnya, Selasa (21/01)

Informasi lain diperoleh bahwa pemeriksaan dan Audit Inspektorat kepada Perjanjian kerjasama yang terjadi sejak tahun 2021 ini diajukan sendiri oleh  Ari Yanuar Prihatin, ST, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah saat ini.

Orang nomor satu di DLH Kabupaten Bangka Tengah ini kabarnya mengajukan Permintaan audit karena kabarnya merasa ada kejanggalan pada kegiatan tersebut.

Informasinya begitu bang, pak kadis ajukan permohonan audit ke Inspektorat. Sepertinya sih ada sesuatu bang. Lihat saja nanti hasilnya bang. Ujar sumber internal media ini.

Dalam surat permohonan audit bernomor  522/ 771/DLH/2024 kepada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah yang berhasil team media dapatkan, diketahui bahwa Kepala DLH Kabupaten Bangka Tengah meminta untuk lakukan audit internal di jajaran dinasnya khususnya pada kegiatan kerjasama dengan Pihak Ketiga di TAHURA Bukit Mangkol.

Sehubungan sedang berjalannya perjanjian kerjasama pembangunan strategis tidak dapat dielakkan dan perjanjian kerjasama penguatan fungsi antara dinas lingkungan hidup Kabupaten Bangka Tengah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan penyelenggaraan taman hutan Raya bukit mangkol, maka kami mengajukan permohonan audit terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut yang masih berlangsung sampai sekarang. Mengutip dari surat permohonan audit dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 20 Desember 2024.

(Agustri/Red)

Pos Terkait

Daerah
Pra Musrenbang Kecamatan Ciputat RKPD 2028 Rampung KNPI Dorong Usulan Program yang Berdampak bagi Kepemudaan
Daerah
Pra Musrenbang RKPD 2028 Kelurahan Sawah Prioritaskan Usulan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Daerah
Forkopimcam Ciputat Gelar Penertiban Pedagang di Pasar Ciputat Penataan Dilakukan Secara Persuasif
Daerah
Forum RT/RW Cipayung Dorong Pra-Musrenbang 2028 Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
Daerah
Pra-Musrenbang RKPD 2028, Kelurahan Cipayung Serap Aspirasi Warga dan Petakan Program Prioritas Pembangunan
Daerah
Cipayung KabarMetro.co Pemerintah Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, menggelar kegiatan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Cipayung tersebut menjadi forum awal untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyusun usulan program prioritas pembangunan di wilayah. Kegiatan dihadiri Camat Ciputat Erwin Gemala Putra, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Ciputat Cecep Iswadi, Lurah Cipayung Dini Nurlianti, Ketua Forum RT/RW Kelurahan Cipayung Mulyadi Widodo yang akrab disapa Mbah Mung, serta Bhabinkamtibmas Aipda Uman.S. Kelurahan Cipayung. Turut hadir sebagai narasumber perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Maemansyah dan fasilitator Barnadi. Peserta lainnya terdiri atas para ketua RT/RW, kader Posyandu, Karang Taruna, unsur PKK, Puskesmas, serta berbagai kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Camat Ciputat Erwin Gemala menekankan pentingnya penyusunan usulan pembangunan yang seimbang antara kegiatan fisik dan nonfisik. Menurutnya, berdasarkan petunjuk pelaksanaan, komposisi usulan diarahkan dengan bobot maksimal 60 persen untuk pembangunan fisik dan minimal 40 persen untuk kegiatan nonfisik atau pemberdayaan masyarakat. Ia mengakui, usulan dari lingkungan RT dan RW selama ini cenderung didominasi pembangunan fisik. Sementara itu, kelompok PKK dan unsur pemberdayaan masyarakat lebih banyak mengusulkan kegiatan nonfisik. “Seluruh usulan merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun, dengan keterbatasan pagu anggaran yang tersedia, kita harus menentukan skala prioritas. Penilaiannya tidak hanya berdasarkan output, tetapi juga outcome, yakni sejauh mana program tersebut memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Erwin Ia juga menjelaskan bahwa Pra-Musrenbang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan berkelanjutan. Usulan yang telah direalisasikan pada tahun-tahun sebelumnya perlu dievaluasi kembali agar perencanaan berikutnya benar-benar menyesuaikan kebutuhan dan kondisi terkini di setiap wilayah. Menurutnya, forum tersebut juga bertujuan menyelaraskan aspirasi masyarakat melalui pendekatan *bottom-up* dengan visi, misi, serta program prioritas kepala daerah. Sementara itu, Lurah Cipayung Dini Nurlianti menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan diskusi awal bersama Forum RT/RW sejak sepekan sebelum pelaksanaan Pra-Musrenbang. Langkah tersebut dilakukan agar aspirasi dari masing-masing lingkungan dapat dihimpun terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan forum tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan rumusan kebutuhan pembangunan yang terarah. “Diskusi bersama Forum RT/RW sudah dilaksanakan sejak seminggu sebelumnya. Nantinya, seluruh usulan tersebut akan digabungkan dengan aspirasi dari kelompok pemberdayaan masyarakat yang hadir hari ini untuk menjadi bahan usulan Musrenbang Tahun 2028,” jelas Dini. Dini berharap seluruh peserta dapat menyampaikan kebutuhan dan program prioritas di wilayah masing-masing, termasuk usulan dari kelompok wanita tani, kelompok tani, PKK, kepemudaan, pendidikan, kesehatan, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Ia juga mengingatkan agar usulan yang disampaikan selaras dengan program prioritas Pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya terkait penanganan sampah. Menurutnya, kebutuhan sarana pengelolaan sampah seperti gerobak roda tiga serta tempat sampah terpilah untuk sampah organik dan anorganik dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Maemansyah dari Bapelitbangda menjelaskan bahwa Pra-Musrenbang merupakan tahapan awal untuk mempersiapkan bahan dan kerangka usulan pembangunan sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan pada Januari 2027. Ia menerangkan, forum awal ini penting agar seluruh aspirasi masyarakat, khususnya dari tingkat RT dan RW, telah terinventarisasi sehingga proses pembahasan berikutnya dapat lebih terarah. “Pra-Musrenbang ini merupakan inisiasi dari pihak kecamatan agar tersedia bahan dan kerangka usulan dari seluruh masyarakat yang berkepentingan dalam pembangunan, mulai dari tingkat RT dan RW. Dengan demikian, ketika Musrenbang resmi dilaksanakan pada Januari 2027, kita tinggal melakukan finalisasi berdasarkan pagu indikatif yang tersedia,” ungkap Maemansyah. Ia menegaskan bahwa penentuan alokasi program pembangunan tidak semata-mata didasarkan pada pembagian anggaran secara merata, melainkan harus mempertimbangkan skala prioritas, tingkat urgensi, serta kebutuhan riil masyarakat. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan daerah memiliki tujuan mendorong pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan usaha, memperluas akses serta kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah. Kegiatan Pra-Musrenbang Kelurahan Cipayung tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama para peserta. Melalui forum ini, diharapkan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara terukur, sehingga menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kelurahan Cipayung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Cipayung KabarMetro.co Pemerintah Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, menggelar kegiatan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Cipayung tersebut menjadi forum awal untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyusun usulan program prioritas pembangunan di wilayah. Kegiatan dihadiri Camat Ciputat Erwin Gemala Putra, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Ciputat Cecep Iswadi, Lurah Cipayung Dini Nurlianti, Ketua Forum RT/RW Kelurahan Cipayung Mulyadi Widodo yang akrab disapa Mbah Mung, serta Bhabinkamtibmas Aipda Uman.S. Kelurahan Cipayung. Turut hadir sebagai narasumber perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Maemansyah dan fasilitator Barnadi. Peserta lainnya terdiri atas para ketua RT/RW, kader Posyandu, Karang Taruna, unsur PKK, Puskesmas, serta berbagai kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Camat Ciputat Erwin Gemala menekankan pentingnya penyusunan usulan pembangunan yang seimbang antara kegiatan fisik dan nonfisik. Menurutnya, berdasarkan petunjuk pelaksanaan, komposisi usulan diarahkan dengan bobot maksimal 60 persen untuk pembangunan fisik dan minimal 40 persen untuk kegiatan nonfisik atau pemberdayaan masyarakat. Ia mengakui, usulan dari lingkungan RT dan RW selama ini cenderung didominasi pembangunan fisik. Sementara itu, kelompok PKK dan unsur pemberdayaan masyarakat lebih banyak mengusulkan kegiatan nonfisik. “Seluruh usulan merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun, dengan keterbatasan pagu anggaran yang tersedia, kita harus menentukan skala prioritas. Penilaiannya tidak hanya berdasarkan output, tetapi juga outcome, yakni sejauh mana program tersebut memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Erwin Ia juga menjelaskan bahwa Pra-Musrenbang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan berkelanjutan. Usulan yang telah direalisasikan pada tahun-tahun sebelumnya perlu dievaluasi kembali agar perencanaan berikutnya benar-benar menyesuaikan kebutuhan dan kondisi terkini di setiap wilayah. Menurutnya, forum tersebut juga bertujuan menyelaraskan aspirasi masyarakat melalui pendekatan *bottom-up* dengan visi, misi, serta program prioritas kepala daerah. Sementara itu, Lurah Cipayung Dini Nurlianti menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan diskusi awal bersama Forum RT/RW sejak sepekan sebelum pelaksanaan Pra-Musrenbang. Langkah tersebut dilakukan agar aspirasi dari masing-masing lingkungan dapat dihimpun terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan forum tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan rumusan kebutuhan pembangunan yang terarah. “Diskusi bersama Forum RT/RW sudah dilaksanakan sejak seminggu sebelumnya. Nantinya, seluruh usulan tersebut akan digabungkan dengan aspirasi dari kelompok pemberdayaan masyarakat yang hadir hari ini untuk menjadi bahan usulan Musrenbang Tahun 2028,” jelas Dini. Dini berharap seluruh peserta dapat menyampaikan kebutuhan dan program prioritas di wilayah masing-masing, termasuk usulan dari kelompok wanita tani, kelompok tani, PKK, kepemudaan, pendidikan, kesehatan, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Ia juga mengingatkan agar usulan yang disampaikan selaras dengan program prioritas Pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya terkait penanganan sampah. Menurutnya, kebutuhan sarana pengelolaan sampah seperti gerobak roda tiga serta tempat sampah terpilah untuk sampah organik dan anorganik dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Maemansyah dari Bapelitbangda menjelaskan bahwa Pra-Musrenbang merupakan tahapan awal untuk mempersiapkan bahan dan kerangka usulan pembangunan sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan pada Januari 2027. Ia menerangkan, forum awal ini penting agar seluruh aspirasi masyarakat, khususnya dari tingkat RT dan RW, telah terinventarisasi sehingga proses pembahasan berikutnya dapat lebih terarah. “Pra-Musrenbang ini merupakan inisiasi dari pihak kecamatan agar tersedia bahan dan kerangka usulan dari seluruh masyarakat yang berkepentingan dalam pembangunan, mulai dari tingkat RT dan RW. Dengan demikian, ketika Musrenbang resmi dilaksanakan pada Januari 2027, kita tinggal melakukan finalisasi berdasarkan pagu indikatif yang tersedia,” ungkap Maemansyah. Ia menegaskan bahwa penentuan alokasi program pembangunan tidak semata-mata didasarkan pada pembagian anggaran secara merata, melainkan harus mempertimbangkan skala prioritas, tingkat urgensi, serta kebutuhan riil masyarakat. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan daerah memiliki tujuan mendorong pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan usaha, memperluas akses serta kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah. Kegiatan Pra-Musrenbang Kelurahan Cipayung tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama para peserta. Melalui forum ini, diharapkan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara terukur, sehingga menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kelurahan Cipayung.
Daerah

Cipayung KabarMetro.co Pemerintah Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota…