Kabarmetro.co//TANGGAMUS, LAMPUNG Sebuah bangunan yang terindikasi merupakan aset Badan Gizi Nasional (BGN) di Kecamatan Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus, menjadi sorotan publik karena kondisinya yang mangkrak dan tak bertuan.
Warga setempat mempertanyakan pertanggungjawaban pihak kontraktor, CV. Satria Jaya Mandiri, serta konsultan pengawas (MK), PT. Amythas, atas proyek senilai Rp2,6 miliar tersebut yang hingga kini belum sepenuhnya selesai dan tidak memiliki aktivitas apapun.
Berdasarkan pantauan di lapangan, bangunan tersebut terlihat gelap gulita pada malam hari karena belum terpasang instalasi listrik. Siang harinya pun sepi tanpa ada kegiatan. Kondisi ini memicu spekulasi warga mengenai peruntukan gedung yang berdiri di sisi jalan utama tersebut.
“Info nya pembangunan gedung sudah pernah di perpanjang, tapi ya begitulah kondisinya, siang sepi tidak ada kegiatan apapun, malam gelap, katanya untuk dapur MBG tapi nggak tahu, kalau tulisan di banernya itu ada logo BGN nya,” tutur seorang warga setempat saat dimintai keterangan.
Informasi yang dihimpun dari spanduk proyek yang terpasang di pagar bangunan menyebutkan bahwa proyek ini memiliki nilai anggaran sebesar Rp2.676.615.338 dengan nomor kontrak SPK-15/PPPK.PL-26.D2/DIALUR1/PBJ2025.
Dalam banner tersebut, hanya terpampang logo BGN tanpa menyertakan identitas jelas pejabat pembuat komitmen atau pihak pemda setempat yang bertanggung jawab, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
Ketidakjelasan status dan kondisi fisik bangunan yang terbengkalai ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Apakah gedung ini benar-benar akan difungsikan sebagai Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti isu yang beredar, atau justru berakhir menjadi aset mati yang menghiasi jalanan tanpa manfaat?
Warga mendesak agar instansi terkait, dalam hal ini perwakilan BGN di Tanggamus, segera memberikan kejelasan mengenai progres pembangunan dan rencana operasional gedung tersebut.
Selain itu, evaluasi kinerja terhadap CV. Satria Jaya Mandiri sebagai pelaksana konstruksi dan PT. Amythas sebagai konsultan pengawas juga dinilai perlu dilakukan untuk memastikan apakah telah terjadi kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kontraktor maupun konsultan terkait tudingan keterlambatan dan ketidakberesan proyek tersebut.
Masyarakat berharap adanya transparansi agar anggaran negara yang digelontorkan tidak sia-sia dan dapat segera bermanfaat bagi peningkatan gizi masyarakat di Kecamatan Pulaupanggung.