Ciputat- timur
KabarMetro.co
Pemerintah Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, menggelar Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam rangka pelaksanaan program Musyawarah Kelurahan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Ciputat Timur, Jalan Menjangan Raya No. 56, Kelurahan Pondok Ranji, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Ciputat Timur, Fiqri Yanuardi Putra, yang mewakili Camat Ciputat Timur, Kepala Seksi Pemerintahan Qurtubie, narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI, RR Endah Noorwidayati, serta Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Yasser Arafat. Turut hadir para ketua RT dan RW se-Kecamatan Ciputat Timur.
Dalam sambutannya, Fiqri Yanuardi Putra menyampaikan bahwa sosialisasi DTSEN merupakan langkah penting untuk mewujudkan data sosial dan ekonomi masyarakat yang akurat, terintegrasi, serta transparan.
Menurutnya, proses pemutakhiran dan penyelarasan data membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, khususnya RT, RW, dan pihak kelurahan melalui musyawarah bersama.
“Sosialisasi ini dalam rangka menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan transparan. Karena itu, perlu kita lakukan musyawarah bersama dengan melibatkan unsur RT/RW dan pihak kelurahan,” ujarnya.
Ia menegaskan, tujuan utama kegiatan tersebut adalah memastikan berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, terutama dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, narasumber dari Pusdatin Kementerian Sosial RI, RR Endah Noorwidayati, memaparkan sejumlah mandat Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah memastikan penyaluran bantuan sosial, termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), diprioritaskan bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Endah juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus memutus rantai kemiskinan. Masyarakat yang masih membutuhkan bantuan perlu memperoleh perlindungan sosial, sedangkan warga yang memiliki potensi produktif dapat diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan ekonomi.
Sebaliknya, masyarakat yang kondisi ekonominya telah meningkat dan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan perlu dievaluasi agar bantuan sosial dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Yasser Arafat, menjelaskan mekanisme serta jadwal pengajuan dan pembaruan data bantuan sosial oleh pemerintah kelurahan.
Ia menyampaikan bahwa Dinas Sosial setiap bulan membuka kesempatan bagi kelurahan untuk mengajukan usulan penerima bantuan sosial maupun pembaruan data masyarakat.
“Setiap bulan sebenarnya kami di Dinas Sosial selalu menanti usulan dari setiap kelurahan, baik usulan baru maupun usulan perubahan data,” jelas Yasser.
Ia memaparkan, pengajuan usulan baru untuk program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, dan PBI JKN dijadwalkan pada tanggal 1 hingga 11 setiap bulannya.
Sementara itu, pengajuan pembaruan data, termasuk perubahan desil bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya belum sesuai dengan klasifikasi dalam DTSEN, dapat dilakukan sepanjang bulan sesuai mekanisme yang berlaku.
Yasser menambahkan, usulan yang disampaikan setelah tanggal 11 tetap diterima, tetapi akan diproses untuk pengajuan pada bulan berikutnya.
Adapun pelaksanaan Musyawarah Kelurahan atau Musyawarah Desa dijadwalkan mulai tanggal 1 hingga 18 setiap bulan. Menurutnya, musyawarah tersebut menjadi salah satu mekanisme untuk memastikan proses verifikasi dan validasi data masyarakat dilakukan secara berjenjang.
Ia menjelaskan, hasil pendataan dan usulan dari kelurahan selanjutnya disampaikan melalui sistem yang tersedia kepada Dinas Sosial. Selanjutnya, Dinas Sosial melakukan proses administrasi dan meneruskan usulan kepada Kementerian Sosial dengan melampirkan dokumen pendukung, termasuk surat keputusan kepala daerah.
Yasser menegaskan, keterlibatan pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam proses pendataan sangat penting. Pasalnya, perangkat wilayah seperti RT dan RW dinilai lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi warga secara langsung.
Melalui kegiatan sosialisasi DTSEN ini, Pemerintah Kecamatan Ciputat Timur berharap seluruh unsur pemerintahan di tingkat kelurahan, bersama para ketua RT dan RW, semakin memahami mekanisme pendataan, pengusulan, serta pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, DTSEN dapat menjadi landasan dalam menentukan penerima manfaat program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi secara lebih akurat, transparan, adil, dan tepat sasaran.
