Oleh: Tri Agus, –
Demokrasi seharusnya menjadi sistem di mana rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat memiliki hak untuk memilih siapa yang akan duduk di kursi empuk legislatif maupun eksekutif, dengan harapan orang-orang terpilih tersebut akan menjadi perpanjangan tangan aspirasi, pembela kepentingan umum, dan agen perubahan untuk kemajuan daerah. Namun, kenyataan pahit yang sering kita saksikan belakangan ini justru menunjukkan wajah kelam dari sistem tersebut.
Fenomena yang terjadi di lapangan sering kali terbalik. Alih-alih bekerja keras mewujudkan visi misi yang digembar-gemborkan di atas panggung kampanye, banyak di antara mereka yang justru terjebak dalam lingkaran setan korupsi dan praktik “main proyek”. Ironisnya, janji-janji manis yang dulu diucapkan dengan penuh semangat seolah hilang ditelan zaman, berubah menjadi sekadar bualan belaka yang tak pernah terealisasi.
Janji Manis di Kampanye, Realita Pahit di Kursi DPRD
Mari kita ingat kembali momen-momen menjelang pemilihan. Calon wakil rakyat datang ke pelosok desa, menyalami tangan rakyat dengan hangat, mendengar keluhan kesulitan ekonomi, dan berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan. Mereka berjanji akan membangun infrastruktur yang layak, memperbaiki jalan yang rusak, menyediakan lapangan kerja, hingga menyejahterakan petani dan buruh.
Rakyat percaya. Rakyat memberikan suaranya dengan harapan perubahan akan datang. Namun, begitu mereka resmi dilantik dan memakai seragam kebesaran, segalanya berubah. Wajah ramah itu kini sulit ditemui. Kunjungan ke daerah pemilihan hanya dilakukan saat ada kepentingan atau menjelang masa pencalonan kembali. Janji-janji itu kini terdengar lucu dan menyakitkan, karena yang terlihat nyata hanyalah kesenjangan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan.
Logika Bisnis Politik dan Budaya Main Proyek
Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu akar masalahnya adalah pola pikir yang salah dalam memandang jabatan publik. Bagi sebagian oknum, menjadi wakil rakyat bukanlah sebuah amanah atau pengabdian, melainkan sebuah “investasi bisnis”. Mereka berpikir bahwa uang yang dikeluarkan saat kampanye harus kembali dengan keuntungan berlipat ganda saat sudah memegang kendali kebijakan.
Inilah yang melahirkan budaya “Main Proyek”. Anggaran pembangunan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dijadikan ladang penghidupan pribadi. Mulai dari mark-up harga proyek, pemotongan anggaran, hingga praktik kongkalikong dengan pengusaha tertentu. Jalan yang seharusnya bisa dibangun kokoh dengan anggaran tertentu, dibuat dengan kualitas buruk agar selisih uangnya bisa masuk ke kantong pribadi.
Fasilitas umum yang rusak, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, dan pembangunan yang tidak merata adalah bukti nyata dari sistem yang sakit ini. Prioritas pembangunan sering kali tidak didasarkan pada mana yang paling dibutuhkan rakyat, melainkan proyek mana yang paling besar “potongannya”.
Kepentingan Pundi-Pundi Mengalahkan Kepentingan Umum
Yang paling menyedihkan adalah hilangnya rasa malu dan nurani. Ketika seorang wakil rakyat lebih sibuk memikirkan bagaimana memperkaya diri sendiri, maka fungsi pengawasan dan pembuatan kebijakan menjadi lumpuh. Peraturan Daerah (Perda) dibuat bukan untuk melindungi rakyat, tapi justru sering kali menguntungkan kelompok tertentu atau memuluskan jalan bisnis mereka.
Mereka duduk nyaman di gedung megah, berdiskusi dengan bahasa hukum yang rumit, namun lupa bahwa di luar sana masih banyak rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Rakyat menjadi penonton dalam pembangunan yang seharusnya mereka nikmati. Demokrasi yang mahal biayanya ini hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang rakus, yang menjual idealisme demi materi semata.
Panggilan untuk Rakyat dan Penegak Hukum
Situasi ini harus menjadi tamparan keras bagi kita semua. Pertama, bagi para penegak hukum dan lembaga pengawas, harus bertindak tegas tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kompromi dengan oknum wakil rakyat yang bermain kotor. Hukum harus berjalan tegak lurus, membuktikan bahwa jabatan bukanlah tameng untuk berbuat dosa.
Kedua, bagi kita sebagai rakyat, harus lebih bijak dan kritis dalam menilai. Jangan mudah terbuai oleh janji manis atau uang receh saat kampanye. Kita harus pintar memilih pemimpin yang benar-benar memiliki integritas, bukan yang hanya pandai berorasi tapi kosong isi.
Sudah saatnya kita berhenti menoleransi budaya koruptif ini. Jabatan adalah amanah, bukan warisan atau ladang dagang. Jika seorang wakil rakyat tidak mampu menepati janji dan lebih mementingkan pundi-pundi pribadi daripada nasib rakyat, maka mereka tidak pantas disebut sebagai pemimpin. Mereka hanyalah pedagang politik yang menjual kehormatan bangsa ini.
(TAW)
Catatan Redaksi: Opini ini hanyalah salah satu karya dari TAW, Aktifis sekaligus Penulis Jalanan menyikapi kegelisahan hati yang menggambarkan sebagian akan keresahan publik. Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas karya ini, bisa melakukan sanggahan maupun upaya hukum lainnya.
