Daerah

Bupati Anom Sampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

×

Bupati Anom Sampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Sebarkan artikel ini

Pemalang, kabarmetro.co – Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menyampaikan Jawaban Eksekutif
atas Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

Agenda penting ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (8/7/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Slamet Ramuji. Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam pidato penyampaiannya, Bupati Anom memberikan apresiasi tinggi atas
berbagai pandangan, pertanyaan, saran, dan masukan yang konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, dinamika tersebut merupakan bagian integral dari proses demokrasi untuk penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Uraian secara rinci atas seluruh tanggapan dan jawaban eksekutif telah kami tuangkan dalam Buku Jawaban Eksekutif yang telah disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut,” ujar Bupati Anom.

Rincian SiLPA TA 2025

Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian mayoritas fraksi dalam pandangan umumnya adalah mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang tercatat sebesar Rp143,6 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Anom secara transparan merinci komposisi SiLPA tersebut. Ia menjelaskan, SiLPA Rp143,6 miliar itu terdiri atas SiLPA terikat sebesar Rp102 miliar dan SiLPA tidak terikat sebesar Rp41,5 miliar.

Motivasi Raih WTP dan Sinergi Eksekutif-Legislatif

Lebih lanjut, Bupati Anom menekankan bahwa keberhasilan Kabupaten Pemalang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan capaian yang patut disyukuri. Capaian ini sekaligus
menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran eksekutif untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Anom menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah ke depan.

“Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi secara bertanggung jawab, terukur, dan berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik serta kesejahteraan masyarakat yang semakin
meningkat,” pungkasnya.

Sumber: Pemkab Pemalang

Editor: Teguh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *