Tangsel-Kabarmetro.co
Dalam kurun waktu kurang dari enam bulan tahun 2026, kebijakan harga bahan bakar non-subsidi Pertamina memperlihatkan pola yang menarik sekaligus memunculkan pertanyaan publik. Di satu sisi, Pertamina Dex mengalami lonjakan harga yang sangat tinggi dalam waktu singkat, kemudian turun kembali. Di sisi lain, masyarakat pengguna Pertamax menghadapi kenaikan harga yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya dengan perubahan harga minyak dunia.
Data menunjukkan bahwa harga Pertamina Dex pada awal tahun 2026 berada di level Rp15.100 per liter. Namun pada 18 April 2026, harga melonjak menjadi Rp24.800 per liter atau naik sekitar 64 persen. Tidak berhenti di situ, pada 4 Mei 2026 harga kembali naik menjadi Rp27.900 per liter, meningkat 12,5 persen dibanding periode sebelumnya.
Yang menarik, harga Rp27.900 tersebut hanya bertahan selama 28 hari. Mulai 1 Juni 2026 harga kembali turun menjadi Rp24.800 per liter. Dengan kata lain, puncak harga tertinggi Pertamina Dex ternyata tidak berlangsung lama dan segera dikoreksi.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting. Jika memang kenaikan harga hingga Rp27.900 merupakan konsekuensi murni dari mekanisme pasar, mengapa koreksinya terjadi begitu cepat? Apakah harga sebelumnya terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan daya beli pasar? Ataukah terdapat pertimbangan lain yang menyebabkan penyesuaian harga dilakukan dalam waktu singkat?
Dari perspektif ekonomi politik, terdapat kemungkinan bahwa struktur harga produk BBM tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi dan harga minyak mentah, tetapi juga oleh strategi pengelolaan portofolio produk. Dalam kerangka ini, penurunan harga Pertamina Dex dapat saja diimbangi oleh penyesuaian harga produk lain yang memiliki basis konsumen lebih besar, seperti Pertamax.
Pertamax memiliki volume penjualan yang jauh lebih tinggi dibanding Pertamina Dex. Karena itu, kenaikan harga yang relatif kecil pada Pertamax dapat menghasilkan tambahan pendapatan yang signifikan. Sebaliknya, penurunan harga Pertamina Dex akan mengurangi pendapatan pada segmen konsumen diesel premium yang jumlahnya relatif terbatas.
Secara teoritis, strategi semacam ini dikenal sebagai cross-subsidization atau subsidi silang internal, yaitu ketika keuntungan dari satu produk digunakan untuk menjaga keseimbangan pendapatan pada produk lainnya. Dalam dunia bisnis, praktik tersebut bukan hal yang terlarang. Namun persoalannya menjadi berbeda ketika perusahaan yang menjalankannya adalah badan usaha milik negara yang mengelola komoditas strategis.
Publik berhak mengetahui apakah kenaikan Pertamax memang sepenuhnya didasarkan pada formula harga yang transparan atau terdapat unsur kompensasi terhadap penurunan margin produk lain. Transparansi menjadi penting karena konsumen tidak memiliki akses terhadap struktur biaya, margin distribusi, maupun metode perhitungan harga yang digunakan.
Ketika Pertamina Dex naik hingga 84 persen dari harga awal tahun, lalu turun kembali dalam waktu satu bulan, muncul kesan bahwa proses pembentukan harga tidak sepenuhnya mencerminkan kestabilan pasar. Jika kemudian pada saat yang sama Pertamax mengalami kenaikan, masyarakat wajar mempertanyakan apakah beban penyesuaian harga sedang dipindahkan dari satu kelompok konsumen kepada kelompok konsumen lainnya.
Persoalan utama bukanlah naik atau turunnya harga BBM non-subsidi. Dalam sistem pasar, fluktuasi harga memang merupakan hal yang normal. Yang menjadi persoalan adalah kurangnya keterbukaan mengenai logika kebijakan harga tersebut. Ketika masyarakat hanya menerima angka akhir tanpa mengetahui formula dan asumsi yang digunakan, ruang spekulasi akan semakin besar.
Pertamina sebagai perusahaan energi nasional seharusnya tidak hanya menjelaskan bahwa harga mengikuti mekanisme pasar, tetapi juga menunjukkan bagaimana mekanisme tersebut bekerja. Transparansi mengenai komponen harga, harga acuan internasional, nilai tukar, biaya distribusi, dan margin yang digunakan akan membantu membangun kepercayaan publik.
Pada akhirnya, pertanyaan yang layak diajukan bukan sekadar mengapa Pertamina Dex turun setelah melonjak tinggi, melainkan apakah kenaikan Pertamax pada periode yang sama merupakan refleksi kondisi pasar yang sesungguhnya atau bagian dari strategi penyeimbangan pendapatan antarproduk. Selama jawaban atas pertanyaan itu belum disampaikan secara terbuka, ruang kritik publik akan tetap terbuka.
Data harga yang berubah drastis dalam rentang 28 hari menunjukkan bahwa persoalan sesungguhnya bukan hanya harga BBM, melainkan transparansi kebijakan yang melatarbelakanginya.
( Okta)
