kabarmetro
JAKARTA – Sektor perunggasan rakyat Indonesia tengah berada di ambang transformasi besar. Di tengah bayang-bayang fluktuasi harga yang kerap mencekik peternak mandiri dan dominasi rantai pasok global, sebuah langkah berani diambil melalui sinergi lintas sektoral pada gelaran AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jumat (8/5/2026)
Bukan sekadar seremonial, seminar strategis ini menjadi panggung bagi “Sumpah Hilirisasi” untuk menyelamatkan kesejahteraan peternak rakyat.
Gebrakan Dana Taktis dan Kedaulatan Pakan
Pemerintah tidak main-main. Melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama Kementerian Pertanian, alokasi dana masif senilai Rp20 triliun disiapkan untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi secara nasional. Angka fantastis ini diproyeksikan menjadi “bahan bakar” utama dalam membangun infrastruktur pascapanen yang selama ini menjadi titik lemah peternak lokal.
Tak hanya soal modal, pemerintah juga berencana melakukan langkah proteksionis yang berani: mengalihkan wewenang impor bungkil kedelai (SBM)—nadi utama biaya pakan—dari pihak swasta kembali ke tangan BUMN. Langkah ini diharapkan mampu memutus rantai ketergantungan dan menstabilkan biaya produksi di tingkat peternak bawah.
Menghancurkan Ketergantungan “Ayam Hidup”
Selama ini, peternak rakyat terjebak dalam ekosistem “berisiko tinggi” karena hanya bergantung pada penjualan ayam hidup (livebird). Alvino, perwakilan dari KPUN sekaligus penyelenggara acara, menegaskan bahwa hilirisasi adalah harga mati.
”Hilirisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kita butuh infrastruktur yang mampu menyerap hasil ternak secara stabil agar peternak tidak lagi didikte oleh pasar yang fluktuatif,” tegas Alvino.
Fokus utama dari dana 20T tersebut adalah pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas Cold Storage di sentra-sentra peternakan rakyat. Tujuannya jelas: mengubah komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah dan menjadikannya sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Tiga Target Nyata (Concrete Deliverables)
Berbeda dengan forum diskusi yang sering kali berakhir di atas kertas, pertemuan ini mengunci tiga output konkret:
Kesepakatan Offtaker Nasional: Komitmen tertulis dari Bulog, Berdikari, dan Agrinas untuk menyerap hasil produksi peternak rakyat, terutama saat harga pasar anjlok.
Skema Pembiayaan Infrastruktur: Rumusan model pendanaan bersama Danantara untuk pembangunan RPHU di daerah-daerah.
Roadmap Cadangan Pangan: Menjadikan protein unggas setara dengan beras dalam sistem cadangan pangan nasional, guna memenuhi kebutuhan bansos hingga pasokan ke daerah 3T.
Sinergi Raksasa
Seminar ini membedah persoalan dari dua sisi. Sesi pagi menjadi wadah bagi gabungan asosiasi (PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO) untuk menumpahkan aspirasi riil dari lapangan. Sementara sesi siang menjadi ajang eksekusi teknis yang menghadirkan Menteri Pertanian, Kepala Bapanas, hingga para pimpinan BUMN pangan.
Dengan keterlibatan ekosistem yang komprehensif—mulai dari regulator, lembaga investasi, hingga praktisi akademis—momentum ini diharapkan menjadi titik balik bagi kedaulatan pangan Indonesia. Peternak rakyat kini tak lagi dibiarkan bertarung sendiri di tengah badai pasar; negara hadir untuk menjamin bahwa protein yang sampai ke meja makan rakyat, adalah hasil kesejahteraan peternaknya sendiri.(da)
